Indonesia tengah memasuki fase penting dalam transformasi digital. Hal ini terlihat dari meningkatnya penggunaan internet, meluasnya adopsi teknologi digital, bertumbuhnya startup digital, hingga masuknya teknologi ke berbagai sektor kehidupan. Di tengah perkembangan ini, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) menempati posisi strategis sebagai penggerak utama perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. 

AI memiliki potensi besar bagi Indonesia. Teknologi ini dapat mendorong produktivitas, memperluas akses terhadap layanan publik, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, agar potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, Indonesia perlu bergerak cepat dan tepat dalam menetapkan arah kebijakan.

Laporan ini, yang ditugaskan oleh Google dan dikembangkan oleh Public First dengan tinjauan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), hadir untuk memberikan kontribusi konkret. Laporan ini bertujuan memperdalam pemahaman, mengidentifikasi tantangan, dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pengembangan AI di Indonesia.

Laporan ini selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dalam visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Salah satu target besarnya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Untuk itu, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6–7 persen dalam dua dekade ke depan. Bahkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 8 persen pada 2029. Tantangannya, selama lebih dari satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi kita cenderung stagnan di angka 5 persen. Meningkatkan Total Factor Productivity (TFP) secara signifikan menjadi kunci. Saat ini, TFP Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain yang selevel. AI bisa berperan penting dalam mempercepat kenaikan TFP lewat efisiensi dan optimalisasi di berbagai sektor.

Namun demikian, pengembangan AI tidak lepas dari tantangan besar. INDEF menggarisbawahi tiga tantangan utama yang harus dijawab. Pertama, kesenjangan digital yang masih tinggi. Meski penetrasi internet cukup luas, ketimpangan antara kota dan desa serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah masih nyata. Jika pengembangan AI hanya fokus di kota besar, kesenjangan ini bisa semakin melebar. Perlu pendekatan yang inklusif agar transformasi digital tidak memperparah ketimpangan yang sudah ada.

Kedua, kurangnya regulasi yang adaptif dan pengawasan institusional yang terfragmentasi menghadirkan tantangan lain. AI berkembang pesat, tetapi kerangka kerja regulasi belum dapat mengejar ketertinggalan. Meskipun regulasi AI horizontal yang mengikat secara hukum belum ada di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan pedoman etika AI sebagai langkah awal yang penting menuju pengembangan dan penerapan teknologi AI yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, AI menghadirkan isu-isu unik dalam industri dan sektor yang teregulasi, dan untuk memastikan kebijakan sektoral yang terkoordinasi dan koheren, penting bagi pemerintah untuk membentuk otoritas tunggal atau pusat keahlian AI yang dapat mendukung dan memberikan arahan strategis kepada regulator sektoral, yang merupakan pihak paling tepat untuk memahami interaksi spesifik antara AI dan kerangka kerja regulasi yang ada saat ini.

Ketiga, minimnya investasi dalam riset dan pengembangan. Indonesia belum menjadi pemain utama dalam teknologi inti AI, dan jumlah startup lokal yang mendapat pendanaan masih sangat terbatas. Sebagian besar investasi masih berasal dari luar negeri. Maka, perlu ada skema pembiayaan khusus untuk mendorong riset dan inovasi AI di dalam negeri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, INDEF merekomendasikan tiga fokus kebijakan utama. Pertama, membangun infrastruktur data nasional yang kuat. AI membutuhkan data yang berkualitas, terstruktur, dan mudah diakses. Pemerintah perlu mengembangkan platform Open Data nasional yang bisa digunakan oleh pelaku usaha, peneliti, dan pengembang teknologi—tanpa mengorbankan privasi dan keamanan. Interoperabilitas data lintas lembaga juga harus dijamin, disertai regulasi yang jelas soal tata kelola data, perlindungan data pribadi, akses publik, dan insentif berbagi data.

Kedua, memperkuat sumber daya manusia di bidang AI. Pemerintah perlu menyelaraskan kebutuhan industri dengan output pendidikan dan pelatihan. Kurikulum AI harus diintegrasikan dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Pelatihan vokasi dan upskilling tenaga kerja juga harus diperluas. Kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri dalam bentuk pusat riset AI, inkubator startup, dan program magang perlu diperkuat.

Ketiga, mendorong penerapan AI di sektor publik dan UMKM. Pemerintah harus menjadi pengguna awal AI, terutama untuk meningkatkan efisiensi layanan publik—mulai dari prediksi kebutuhan logistik hingga layanan kepada masyarakat yang disediakan melalui asisten digital. Di sisi lain, UMKM perlu didukung secara teknis dan finansial agar bisa mengadopsi teknologi ini. Kemitraan dengan startup AI lokal juga perlu difasilitasi untuk mempercepat inovasi.

INDEF memandang pengembangan AI sebagai langkah strategis menuju masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan kompetitif. Kami mendukung laporan ini karena menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi secara serius. Untuk mewujudkan potensi AI secara maksimal, dibutuhkan visi jangka panjang dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Kami berharap laporan ini dapat memperkuat diskusi nasional mengenai strategi AI yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Kami mengapresiasi kolaborasi dengan Google dan berharap laporan ini bisa menjadi referensi penting bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah konkret pengembangan AI di Indonesia.